PENANGANAN PELANGGARAN ETIK

 

 

Tujuan

1. Mengatur perlakuan atas pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa dan sanksi yang dikenakan.
2. Mengatur perlakuan atas pelanggaran yang dilakukan oleh dosen dan karyawan dan sanksi yang dikenakan

 

Ruang Lingkup

Pelanggaran Kode Etik harus diterapkan pada semua civitas akademika  STIKes Pamentas, yaitu: mahasiswa, dosen dan karyawan

 

Definisi

Kode etik adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari.

 

Pihak yang terkait

Kaprodi dan Waket I

: :

Ketua Prodi menerima laporan pelanggaran kode etik; Ketua Prodi mengisi berita acara jenis pelanggaran berdasarkan laporan yang diterima dan menyerahkan berita acara pelanggaran ke Ketua; Waket I bersama KaProdi memproses pelanggaran dan menjatuhkan sanksi

Prosedur

Uraian Prosedur

Bila terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh mahasiswa/i, maka prosedur penyelesaiannya adalah:

1. Laporan pelanggaran kode etik diterima oleh ketua program studi;
2. Ketua program studi mengisi berita acara yang berisi jenis pelanggaran, waktu dan tempat terjadinya pelanggaran.
3. Ketua program studi menyerahkan berita acara pelanggaran kepada Ketua Stikes
4. Ketua bersama KaProdi memanggil mahasiswa/i yang bersangkutan untuk memperoleh informasi lebih lengkap
5. Bila Ketua bersama Ka.Prodi menilai pelanggaran tersebut termasuk kategori ringan, Ketua bersama Ka.Prodi cukup memberi nasehat/peringatan/teguran kepada mahasiswa yang bersangkutan.
6. Bila pelanggaran dinilai termasuk kategori berat, dengan merujuk pada Buku Pedoman Akademik STIKes Pamentas, maka Ketua bersama Wakil Ketua I memberikan rekomendasi kepada Ketua Program Studi mengenai bentuk hukuman yang sesuai.
7. Ketua program studi menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa/itersebut.

Bila terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh dosen/karyawan, maka prosedur penyelesaiannya adalah:

1. Laporan diterima oleh Ketua/Wakil Ketua II.
2. Bila pelanggaran kode etik tergolong ringan, Ketua/Wakil Ketua II cukup memberi peringatan/ teguran kepada yang bersangkutan.
3. Apabila pelanggaran kode etik tergolong berat, Wakil Ketua/Ketua mengundang rapat senat untuk membahas pelanggaran tersebut.
4. Senat menyampaikan draft rekomendasi mengenai sanksi yang bisa diterapkan. Draft tersebut diserahkan kepada ketua senat untuk dirapatkan dalam rapat pleno senat akademik.
5. Ketua senat akademik mengundang seluruh anggota senat fakultas untuk membahas rekomendasi senat dalam rapat pleno dan meminta pertimbangan Wakil Ketua I /Ketua.
6. Rapat pleno senat menghasilkan rekomendasi kepada ketua senat mengenai bentuk sanksi/ solusi atas pelanggaran kode etik tersebut dengan mengundang Wakil Ketua I /Ketua.
7. Ketua senat akademik melaksanakan rekomendasi tersebut dengan menerbitkan surat pengusulan hasil putusan ke Ketua

Referensi

Kode etik dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa

 

Bagan Alir Penanganan Pelanggaran Etik